Medan | Presiden Joko Widodo menegur sejumlah Kepala Daerah karena serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih rendhah hingga bulan September 2021. Salah satunya adalah Kabupaten Nias yang APBDnya masih mengendap di Bank sebesar 466 miliar.
Hal tersebut disampaikan oleh Joko Widodo pada rapat bersama forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) se-Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut di Medan, Kamis (16/9/2021).
" Cek betul angka-angka ini. Saya dapat data dari Menteri Keuangan, nggak akan meleset. Segera lakukan realisasi, serapan anggaran secepatnya, sehingga memudahkan ekonomi di daerah," jelas Jokowi saat menyampaikan data-data sejumlah daerah yang APBD nya mengendap di bank.
Seperti dikutip dari kompas.com, Bupati Nias Ya'atulo Gulo menjelaskan bahwa rendahnya serapan anggaran sudah terjadi sejak Kepala Daerah sebelum dirinya. Karena dirinya mulai menjalankan tugas sejak dilantik tanggal 10 Juni 2021 dimana serapan anggaran baru sekitar 20 persen.
Menurutnya salah satu penyebabnya mengendapnya APBD di bank adalah rendahnya penyaluran dana desa. Karena masih banyak desa yang belum mengajukan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) sebelum dirinya dilantik jadi Bupati Nias.
Meski demikian, Ya'atulo akan berusaha mempercepat realisasi serapan APBD. Agar perputaran ekonomi ditengah-tengah masyarakat bisa berjalan normal. (Doni)