 |
| Hj. Delmeria Sikumbang (kanan) bersama Subdit Sumber Daya Kemensos RI Wiwiek Setyowati (kiri) menjelaskan tugas pokok tenaga pendamping PKH yang profesional dan proporsional di Hotel Pia Pandan, Tapteng |
Pandan - Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj Delmeria Sikumbang meminta agar seluruh tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional dan proporsional.
Delmeria mengatakan beberapa tahun terakhirnya dirinya banyak menerima laporan dan informasi dari masyarakat bahwa sejumlah oknum tenaga pendamping PKH di Sibolga dan Tapteng sering mengkaitkan syarat mendapatkan PKH dengan dukung mendukung terhadap kepentingan politik tertentu. Padahal, sebagai program pemerintah pusat yang pembiayaan dan pendanaannya bersumber dari APBN melalui Kementerian Sosial RI, penerima PKH adalah seluruh warga negara indonesia yang memenuhi syarat dan ketentuan berdasarkan peraturan yang berlaku.
"Jadi gak ada kaitannya dengan kepentingan politik apa pun," tegas Delmeria di Pia Hotel Pandan pada kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Sumber Daya dan Peningkatan Kapasitas Pilar-Pilar Sosial di Pandan, Rabu (19/10/2022)
Delmeria menjelaskan. Sebagai sebuah program nasional, para pendamping PKH harus mengutamakan aspek kemanusiaannya dibanding aspek-aspek lainnya terutama aspek politik. Program PKH tidak ada kaitannya sama sekali dengan dukung atau tidak mendukung kepentingan politik tertentu. Bahkan ditegaskannya, sebagai anggota DPR RI dari Partai NasDem, dirinya bahkan tidak pernah membawa unsur politik dalam kunjungan kerja (reses-red) ke daerah pemilihannya di Sumut 2
"Jadi, saya saja menanggalkan semua embel embel politik saya setiap berkunjung ke daerah mendistribusikan sejumlah bantuan. Kenapa? Karena ini masalah kemanusiaan. Masalah hajad hidup orang banyak. Masalah keberlangsungan masa depan warga miskin dan kurang mampu. Maka, jangan dipolitisisasi," ungkap Delmeria
 |
| Dihadapan tenaga pendamping PKH Sibolga dan Tapteng, anggota Komisi VIII DPR RI Hj Delmeria Sikumbang meminta pendamping PKH bekerja secara profesional dan proporsional |
Masih kata srikandi Sibolga/Tapteng ini, tenaga pendamping PKH hadir untuk memfasilitasi seluruh masyarakat baik yang sudah maupun yang belum terdaftar sebagai penerima PKH.
"Bantu mereka, mudahkan urusannya. Gak perlu ditanya pemilu kemarin milih siapa, atau dukung siapa. Atau gak perlu juga mengarahkan agar mendukung si A atau si B," terangnya dihadapan seratusan tenaga pendamping PKH Sibolga dan Tapanuli Tengah
Delmeria mengakui bahwa sejumlah pihak yang coba mempolitisasi program PKH adalah ulah sejumlah oknum yang mencoba mencari peruntungan. Namun, meskipun oknum, dampak yang ditimbulkannya merusak citra pendamping PKH secara keseluruhan.
"Mari kita saling mengawasi satu sama lain. Jangan gara-gara satu orang, rusak kita semuanya. Jika memang nanti terbukti ada oknum yang mencoba berpolitik di program PKH ini, akan saya sampaikan ke kementerian sosial agar dipecat," tegasnya.
Sementara itu, Subdit Sumber Daya Kementerian Sosial RI Wiwiek Setyowati mengamini apa yang diutarakan oleh Delmeria. Tenaga pendamping PKH sewaktu-waktu dapat diberhentikan bila ada laporan dan pengaduan dari masyarakat yang terbukti bersalah tidak profesional dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
Wiwiek menjelaskan, sewaktu-waktu Kemensos RI dapat saja melakukan assessment atau penilian atas kinerja para pendamping PKH. Dan jika ditemukan kinerja yang tidak profesional akan diberikan sanksi tegas
"Nantikan ada assessment yang dilakukan secara berkala atau bisa saja tiba-tiba. Nah, kalau memang laporan atau pengaduan ketidak profesionalan itu benar adanya, tentunya akan dipecat ya atau diberhentikan," terang Wiwiek menjelaskan lebih lanjut atas apa yang diutarakan oleh anggota Komisi VIII DPR RI Hj Delmeria
 |
| Foto bersama anggota DPR RI Komisi VIII Hj Delmeria Sikumbang dengan staf Kemensos RI bersama kordinator dan tenaga pendamping PKH Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah |