 |
| Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Rasyid Baswedan saat berdialog dengan masyarakat nelayan Pangandaran bersama mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti |
Jakarta - Bakan calon presiden (Bacapres) RI, Anies Baswedan mengatakan dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin tidak bisa mendasarkan keputusan tersebut atas selera pemimpinnya. melainkan atas pelibatan seluruh stakeholder relevan didalam menyusun keputusan.
Hal itu dikemukakan Anies di Jakarta melalui keterangan tertulisnya, pada Selasa (25/7/2023).
Anies menerangkan, sebuah kebijakan maupun keputusan yang diambil oleh pemerintah sudah barang tentu memberi dampak pada banyak aspek. Oleh karena itu penting untuk pemerintah tidak mengambil sebuah keputusan berdasarkan selera pemimpinnya.
"Jadi bukan berdasarkan selera A, B atau C, tetapi libatkan seluruh stakeholder relevan didalam penyusunan keputusan tersebut. Jadi ketika ada persoalan. misalnya transportasi umu, gubernur tidak datang lalu memberikan solusinya, tetapi tentukan capaian yang ingin dicapai dan dirembukkan bersama dengan seluruh stakeholder. Jadi bukan selera. Saya akan teruskan atau tidak teruskan tetapi justru libatkan semua," ungkapnya.
Mantan Rektor Universitas Paramadina Jakarta ini merinci, ada tiga hal yang dapat dijadikan acuan dan penentu dalam pengambilan keputusan. Pertama ilmu, kedua data dan ketiga fakta.
"Bila memang tahapan tersebut sudah dilakukan dan dinilai baik, keputusan itu dapat diambil. Tetapi sebaliknya bila tidak, sebaiknya jangan diambil keputusan tersebut," jelasnya.
Ia pun berharap, Indonesia kedepan adalah Indonesia yang mengedepankan teknokrasi di atas pertimbangan politik. Pembangunan tidak bisa menjadi aspirasi dirinya tetapi tidak memasukkan data-data, fakta dan pandangan para ahli.
"Jadi sifatnya teknokrasi dan biarkan ini yang mendominasi," tegasnya.
Masih kata Anies. Pendekatan-pendekatan tersebut juga dapat diterapkan dalam menjawab berbagai tantangan dan isu spesifik di level nasional. Misalnya terkait kebijakan Ibu Kota Negara (IKN), isu terkait hilirisasi maupun berbagai kebijakan besar lainnya.-SW25-