Anies Baswedan Dinilai Pemimpin yang Berani Berikan Perlindungan untuk Wong Cilik

Bacapres Koalisi Perubahan bersama warga

Jakarta - Mantan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Geisz Chalifah mengatakan Anies Baswedan adalah salah satu sosok pemimpin yang konsisten menjaga kaum marjinal atau wong cilik.

Hal itu terbukti saat Anies memimpin DKI Jakarta selama lima tahun. Menurutnya, banyak program suami Fery Farhati itu yang pro terhadap kaum akar rumput.

“Kaum miskin yang seharusnya dilindungi sebaliknya dituduh melawan negara. Anies satu dari sedikitnya pemimpin yang punya nyali untuk memberi perlindungan kepada mereka yang selama ini hanya dianggap sebagai beban karena kemiskinan yang mereka alami,” katanya dikutip KBA News dari Instagram resminya @geisz_chalifah, Jumat, 6 Oktober 2023.

Saat ini, kata dia, yang terjadi, ada banyak masyarakat marjinal di Indonesia yang kehilangan tanahnya karena diambil pemerintah atas nama investasi.

“Karena negara tak hadir untuk memberi kesejahteraan melainkan merampas tanah yang bahkan kakek atau neneknya lahir di tanah itu,” jelasnya.

“Ada yang mengaku sebagai partai Wong Cilik. Ada yang selalu bicara ‘Aku NKRI, Aku Pancasila’ sambil menegasikan orang lain yang berbeda preferensi politiknya,” ujarnya.

Yang dimaksud Geisz Chalifah adalah soal konflik Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Warga di wilayah tersebut bentrok dengan aparat gabungan TNI-Polri karena tak terima wilayahnya akan di bangun pabrik kaca. Masyarakat di wilayah tersebut pun akan dipindahkan.

Anies Baswedan juga sudah merespons soal konflik Pulau Rempang, ia menilai bahwa setiap kebijakan harus mengedepankan prinsip keadilan.

“Karena itu harus mengedepankan prinsip keadilan, harus mengedepankan prinsip ini dalam situasi apapun. Karena kita tau bahwa pelaksanaan selalu ketemu dengan berbagai macam tantangan di lapangan,” kata Anies di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Jakarta Selatan, Selasa, 12 September 2023.

Suami Fery Farhati itu mengatakan, kebijakan investasi yang memicu penderitaan perlu dikoreksi. Anies menilai adanya penderitaan berarti kebijakan tersebut tidak sehat.

“Kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat ini perlu ada langkah-langkah koreksi,” ujarnya.