Yogyakarta | Sebagai tindak lanjut pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada ormas keagamaan. Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah membentuk tim pengelolaan tambang yang akan di pimpin oleh Muhadjir Effendy.
"Karena sikap kewaspadaan, keseksamaan, kecermatan yang kami lakukan menyusun, membuat tim pengelolaan tambang yang diketuai oleh Profesor Muhadjir Effendy sebagai Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi bisnis dan ekonomi, bukan sebagai Menko PMK," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam konferensi pers, Minggu (28/7/2024).
keputusan final untuk menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara diambil oleh Muhammadiyah melalui pertimbangan yang seksama.
Pertimbangan tersebut dilakukan tanpa ada tekanan dari pihak manapun dan akan mengembalikan IUP apabila kemudian hari lebih banyak mafsadatnya.
“Apabila kita pada akhirnya menemukan bahwa pengelolaan tambang itu lebih banyak mafsadatnya, artinya banyak keburukannya untuk lingkungan sosial dan lingkungan hidup serta berbagai aspek lainnya Muhammadiyah juga sepakat mengembalikan IUP itu,” katanya.
Masih disampaikan Haedar, Muhammadiyah telah mengkaji selama lebih dari dua bulan untuk menentukan sikap terkait dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh pemerintah. Keputusan yang diambil tersebut tidak ikut-ikutan dari pihak manapun.
"Kami ingin punya role model yang tidak merusak lingkungan, dan tidak menimbulkan perselisihan,” ungkapnya. (Dian)