Madina | Dewan Pimpinan Kabupaten Front komunitas Indonesia Satu (DPK FKI-1) Mandailing Natal ( Madina), Sumut menghimbau seluruh Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk tidak mau di intervensi dalam menentukan pilihan politik dalan Pemiliham Kepala Daerah tahun 2024 ini.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPK FKI-1 Madina Syamsuddin Nasution berdasarkan temuan-temuan mereka, bahwa ada pertemuan-pertemuan yang mengumpulkan para Kepala Desa oleh salah seorang peserta pemilihan kepala daerah.
" Baru-baru ini kita lihat dan saksikan dibeberapa media online tentang pengumpulan beberapa kepala desa di rumah wakil bupati Madina, mungkin ini ada Thema mengarahkan dukungan atau sebutan lain black campaign?" ujarnya Syamsudin di Panyabungan, Kamis(26/09/2024).
Selain itu disampaikan Syamsuddin masih ada dugaan pengumpulan para pihak lain yang bisa dipengaruhi, mengarahkan orang lain yang diduga untuk kepentingan pilkada.
" Perlu juga kita ingatkan kepada kepala desa, kepala sekolah dan lainnya yang bisa berhubungan langsung sebagai target pemilih nantinya agar tidak mau di intimidasi dan intervensi kepentingan politik. Aparatur Sipil Negara dituntut untuk netralitas untuk kepentingan politik. Pemangku kebijakan yang hendak bertarung lagi untuk pilkada untuk lebih siap merebut hati rakyat dan tanpa intimidasi, " sambungnya.
Saran Syamsuddin kepada ASN yang mulai di intervensi untuk memberikan dukungan baik secara terang-terangan atau diam-diam agar lebih jeli dalam memberi pilihan politik pada momen pilkada ini.
" Perlu kita tegaskan tidak ada kaitannya pilkada dengan tugas para ASN serta para kades. Anggaran dana desa, program keluarga harapan itu murni hak yang berwenang menerima jangan ada ajang pemanfaatan pada konteks ini, Jangan sakiti rakyat, kesejahteraan rakyat, kedaulatan ditangan rakyat,"tandasnya. (Magrifatulloh)