Surabaya | Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengajak para Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di wilayah Jawa Timur dapat membantu mengawal birokrasi. Menurutnya Kementerian PANRB memerlukan kolaborasi aktif dari berbagai stakeholder, termasuk akademisi. Akademisi dapat memperkuat kebijakan reformasi birokrasi dengan data dan analisa akademik.
“Kini saatnya berkolaborasi dalam membangun inovasi, bukan bekerja sendiri-sendiri. Tidak ada satu aktor pun yang dapat mencapai tujuan tanpa kontribusi dari aktor lain. Maka dari itu, peran akademisi, rektor, dan pegiat pendidikan sangat penting untuk turut mengawal birokrasi,” katanya saat membuka kegiatan Rapat kerja Paguyuban Rektor PTN Jawa Timur Tahun 2024, di UPN Veteran Jawa Timur, Senin (02/09).
Disampaikan bahwa perlu adanya tokoh pendidikan sebagai agent of change yang menjembatani program prioritas pembangunan dengan masyarakat sekaligus mencetak sumber daya manusia yang unggul. Oleh karenanya jajaran akademisi dalam hal ini PTN se-Jawa Timur dapat terus melahirkan terobosan yang bisa memberikan dampak bagi masyarakat. Kemudian kampus dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan lebih banyak pihak untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
Di hadapan Paguyuban Rektor PTN se- Jawa Timur, azwar juga memperkenalkan Reformasi Birokrasi Berdampak yang dilakukan saat ini berfokus pada hasil dan dampak yang dirasakan masyarakat. Hal tersebut juga menjadi arahan Presiden Joko Widodo yang mendorong birokrasi berdampak, birokrasi bukan sekadar tumpukan kertas serta birokrasi lincah dan cepat.
Melalui program reformasi birokrasi tematik atau RB tematik, Kementerian PANRB menunjukkan langkah inovatif dalam merespons harapan masyarakat pada birokrasi. RB tematik fokus pada empat prioritas, yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pemerintahan, serta belanja produk dalam negeri.
Implementasi RB perlu dilakukan bersama-sama dengan berbagai pihak. Menteri Anas mengibaratkan ASN dan birokrasi adalah engine for development. Semakin baik birokrasinya, semakin cepat pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan penyelesaian berbagai permasalahan negara.
Lebih lanjut mantan Bupati Banyuwangi ini menyampaikan bahwa digitalisasi menjadi salah satu program prioritas Kementerian PANRB, salah satunya dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektonik (SPBE). Saat ini, terdapat 27.000 aplikasi yang tidak terintegrasi. Melalui SPBE, pemerintah mendorong agar seluruh sistem terintegrasi dan memiliki interoperabilitas yang baik sehingga berujung pada meningkatnya kepuasan publik.
Menteri Anas juga mengajak para rektor dan civitas academica untuk dapat berinovasi dalam berbagai sektor terutama dalam proses belajar mengajar dengan lebih memanfaatkan teknologi.
"Jadi digitalisasi bukan hanya sebatas aplikasi. Tapi lebih dari itu yakni memperbaiki tata kelola proses bisnis sehingga pelayanan akan lebih baik,”ujarnya. (Dian)