 |
| Ketua Umum PP Perti, Buya Syarfi Hutauruk |
JAKARTA - Pengurus Pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PP Perti) menyesalkan sikap MUI Kota Payakumbuh, yang melarang ustadz dari luar berdakwah di Sumatera Barat.
Pasalnya, larangan tersebut diduga berkaitan dengan agenda UAS yang akan berdakwah di Payakumbuh, Sumatera Barat dalam waktu dekat ini. Sehingga, banyak dugaan, keluarnya surat larangan tersebut diduga sebagai penolakan UAS menghadiri tabligh akbar di Payakumbuh.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum PP Perti, Buya Syarfi Hutauruk, mengaku geram.
Buya Syarfi menilai, MUI Payakumbuh telah kehilangan jati dirinya dan seolah-olah tidak mengerti tugas dan tanggungjawabnya sebagai wadah berhimpunnya para ulama.
Disebutkannya, lembaga MUI bukanlah penentu seorang da'i atau ustadz bisa berdakwah atau tidak, apalagi sampai mengeluarkan kebijakan resmi berupa pelarangan.
Tugas MUI itu adalah menjaga aqidah umat, meluruskan faham-faham yang menyimpang dan meluruskan cara umat beribadah serta memberikan saran konstruktif kepada pemerintah.
"Jadi bukan larang-melarang," katanya di Jakarta, Minggu (18/10/2024).
Penolakan terhadap UAS di Sumatera Barat tersebut berbanding terbalik dengan tugas MUI yang seharusnya memberikan dorongan, dukungan dan support terhadap para pendakwah, da'i dan ustadz dalam menyebarkan siar Islam di tanah air.
"PP Perti pusat menyesalkan penolakan tabigh akbar di payakumbuh, apa pun alasannya, tidak bisa diterima oleh akal sehat, tidak bisa dibenarkan," tegas Buya.
Buya Syarfi mengungkapkan, pihaknya mendengar desas-desus bahwa ada pihak yang menuding tujuan UAS berdakwah di Payakumbuh sarat dengan kepentingan politik praktis.
Buya Syarfi menilai tudingan tersebut tidak berdasar dan lahir dari rasa ketakutan pihak-pihak yang merasa dirugikan akan nama besar UAS di Indonesia khususnya di Sumatera Barat.
Namun, kata Buya Syarfi. Seandainya tudingan itu benar maka pelarangan tersebut tidak dilakukan oleh MUI Payakumbuh karena bukan tugas dan wewenangnya.
"Itu adalah Bawaslu. Itu wilayah kerja Bawaslu, bukan wilayah kerja dan tugas MUI," bebernya.
Buya Syarfi yang pernah menjadi Walikota Sibolga ini mengaku heran dengan sikap MUI Payakumbuh yang melarang dakwah UAS hanya karena curiga akan dimanfaatkan sebagai media berkampanye di masa Pilkada.
"Curiga boleh saja. Tapi kecurigaan itu berujung pada pelarangan itu keputusan keliru. Kalau masih tahap curiga, bisa sebatas mengeluarkan himbauan bukan pelarangan," ungkapnya.
"UAS itu kan belum menyampaikan dakwah dan belum menentukan dukungan terhadap salah satu calon, kan gitu? kenapa dicurigai dan dilarang?" katanya heran.
Ia (Buya Syarfi) menduga, dengan dikeluarkannya larangan berujung penolakan UAS menghadiri Tabligh Akbar di Payakumbuh tersebut dan mengaitkannya dengan situasi politik saat ini, maka MUI Payakumbuh diduga telah terlibat politik praktis.
"(Jangan-jangan) MUI sendiri telah terlibat politik praktis mendukung seseorang. Ini cara MUI ini sudah diluar jalur ini. Gak mengerti apa tujuan MUI, apa Anggaran Dasar MUI, apa visi-misi MUI," sesalnya.
Masih kata Buya Syarfi. Baik UAS maupun Perti merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. UAS merupakan Ketua Majelis Iftah Perti dan dalam dakwahnya menganut dan menyebarkan faham Ahlul Sunnah Wal Jamaah.
Ahlul Sunnah Wal Jamaah sendiri merupakan faham yang dianut oleh MUI itu sendiri.
"Kok malah MUI melarang. Dia (MUI Payakumbuh) gak ngerti!" tegasnya.
Buya Syarfi pun mengaku kecewa dan menilai MUI Payakumbuh telah berlaku kekanak-kanakan. Ia menduga, MUI Payakumbuh sedang menyusun skenario membatasi jalan dakwah dan faham ahlul sunnah wal jamah.
"Ini namanya kekanak-kanakan. Jangan-jangan mereka ingin menghalang-halangi jalan dakwah ahlul sunnah wal jamaah dan menggantinya dengan menyebarkan faham-faham lain seperti Salafi atau Wahabi," ujarnya curiga.
"PP Perti sangat kecewa dan menyesalkan dan sangat tersinggung. Tokoh Perti seperti Abdul Somad ditolak memberikan ceramah di Sumatera Barat, Kota Payakumbuh," tegasnya.
Pamungkasnya, jika dalam penolakan tersebut ada kader-kader Perti yang terlibat khususnya yang menjadi pengurus MUI saat ini, maka PP Perti akan memberikan teguran keras.
"Kalau ada ketahuan kader-kader Perti ikut menolak, seperti yang jadi pengurus MUI, maka PP Perti akan memberikan teguran," tegasnya dan pungkasnya.